Ramai-ramai pasang badan jika ada yang gulingkan Jokowi

 Tensi politik di Tanah Air memanas. Ibu Kota kini tengah dikhawatirkan akan adanya aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di tanggal 25 November 2016 dan 2 Desember 2016 mendatang. Demo tanggal 25 November akan dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan aksi tanggal 2 Desember oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Unjuk rasa itu disebut-sebut sebagai buntut tak juga dilakukan penahanan terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), usai penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

TNI dan Polri mencium adanya rencana makar alias menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibungkus dalam aksi unjuk rasa tuntut Ahok ditahan. Dari informasi yang diterima, kelompok itu akan menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Info yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Polri dan TNI menganggap informasi adanya agenda tersembunyi dari kelompok tersebut sudah jelas melanggar Undang-undang (UU). Mengingat tujuan dari kelompok itu ingin menduduki gedung DPR dan MPR termasuk menggulingkan pemerintahan Jokowi.

Elite-elite partai politik ramai-ramai pasang badan jika ada yang menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Umum PPP Romahurmuziy menegaskan, kubunya akan berada di garda terdepan jika ada upaya makar.

"PPP akan berada di garda terdepan kalau ada upaya-upaya yang mencoba untuk melakukan destabilisasi pemerintahan, karena kita sebagai bangsa harus mentradisikan dan harus mengamankan sirkulasi kepemimpinan secara konstitusional," ungkap Romi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Dikatakannya, bagi sejumlah pihak yang tidak puas dengan kinerja Jokowi maka bisa mengevaluasi setelah masa kepemimpinan berakhir, yakni tahun 2019 mendatang. Saat ini, roda kepemimpinan Jokowi-JK masih berjalan sehingga perlu didukung.

"Anda tidak puas boleh, wong ini demokrasi. Toh kemarin (pada Pilpres 2014) keterpilihan Jokowi juga 52 versus 48 kira-kira. Jadi memang tidak semua juga bisa menerima. Tapi marilah kita lakukan penyampaian pendapat itu, evaluasi terhadap itu nanti 2019, bukan sekarang," jelasnya.

Selanjutnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku siap pasang badan membela Jokowi jika agenda makar dilakukan. Dia pun meminta Jokowi untuk bersikap tenang menanggapi isu makar tersebut.

"Bila ada yang menjatuhkan Pak Jokowi secara ilegal saya membela Pak Jokowi secara terbuka," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurutnya, penggulingan presiden tidak bisa sembarangan dilakukan. Seorang Presiden bisa digulingkan apabila terjerat pasal pidana berat, seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa negara dan pidana berat lainnya.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh juga tidak akan tinggal diam jika ada upaya sejumlah elemen menjatuhkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Dia akan melawan kelompok yang melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah.

"Kalau itu (makar) yang terjadi, masa warga negara seperti saya harus tinggal diam? Masa partai yang saya pimpin harus tinggal diam? Ya pasti saya harus lawan," tegas Paloh saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Menurut Paloh, Indonesia tumbuh dan besar beriringan dengan dinamika sosial dan politik. Namun, dinamika yang terjadi ke depan tidak boleh menjatuhkan pemerintah.

"Negara memang akan berjalan dengan dinamikanya, bisa diikuti oleh setiap anak bangsa ini. Dengan satu harapan, kita harusnya lebih maju tidak untuk lebih mundur," ucap dia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga turun gunung untuk menyejukkan suasana demi terciptanya stabilitas nasional. Megawati menemui Presiden Jokowi di Istana membahas ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mega juga menyarankan Jokowi menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik untuk menenangkan kekisruhan yang terjadi jelang Pilgub DKI 2017. Selain itu, putri proklamator Soekarno ini juga meminta izin kepada Jokowi sebelum dirinya melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol yang pernah menjadi lawan dalam Pilpres 2014.

"Saya minta izin supaya bisa ketemu komunikasi karena kan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sudah tidak ada. Dari KMP sendiri sudah dua partai yang masuk dalam pemerintahan," ujar Megawati.